Posted: 18 Apr 2018 04:16 PM PDT

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz_Ls1L7K-g57zswTGJMXDEg4aJ08tGBnjub5jsD4iazDsyVCu5f8RZ5Vu3UjmM3ZlhGOkd8evAPX_rYiysPrUCvZ-sM7EJtZZcKXBGGRiAAUl6qcnjRaFEEn3c1zSFAxfYqVvV3oOPtEQ/s1600/Bawaslu+Gelar+Bimtek+Penguatan+Penanganan+Pilgub+2018+di+Seram+Bagian+Barat.jpg

PIRU, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku menggelar Bimbingan Teknik Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 bagi Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada Jumat (13/04) di Hotel Amboina, Piru..

Kegiatan bimbingan teknik ini secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Paulus Titaley, ST, SH, MH dan dihadiri oleh Kasubag HPP Bawaslu Provinsi Maluku, Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Maluku, Ketua beserta anggota Panwaslu Kab. Seram Bagian Barat, segenap staf divisi dan sekretariat Panwaslu Kab. Seram Bagian Barat.

Peserta Bimtek yang akan diselenggarakan selama dua hari itu adalah seluruh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjumlah 33 orang. Bertindak sebagai nara sumber, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Paulus Titaley, ST, SH, MH, Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Maluku, Rhony Thennu, SH, Kasat Reskrim Polres SBB, AKP Rival Effendy Adikusuma, SH,MH, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Patimura yang juga merupakan salah satu Tim Seleksi DKPP Provinsi Maluku, DR. Elsa, R.M, Toule, SH,MH.

Paulus dalam arahannya mengatakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbawaslu ini penting untuk dipahami bersama karena Panwas Kecamatan adalah bagian dari lembaga pengawas pemilu yang ada diwilayah kecamatan sebagai ujung tombak penanganan pelanggaran.

"Penangan Pelanggaran tidak ada di PPL tapi ada di kecamatan, melekat dengan Lembaga Pengawas Pemilu, ujung tombak adalah Panwas, ujung tombak itu biasanya adalah yang diandalkan, dan yang diandalkan itu harus menguasai tentang bagaimana prosedur penanganan. Oleh karena itu sangat tepat Divisi HPP Bawaslu Provinsi Maluku menyelenggarakan Program Kegiatan Penguatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran ini sampai ke tingkat Kecamatan," kata dia.

Penanganan pelanggaran ini ditemukan pada saat proses pengawasan sehingga tidak bisa dilepas pisahkan antara penanganan pelanggaran dan pengawasan. Hasil pengawasan bisa ditemukan dugaan pelanggaran atau potensi pelanggaran bisa dicegah. Dalam Bimtek ini secara teknis akan dibahas, penanganan pelanggaran kaitannya dengan pengawasan, bagaimana cara mengawasi, menemukan adanya pelanggaran, bagaimana prosedur penanganan sebuah pelanggaran pemilihan dan lain-lain.

"Proses penanganan pelanggaran tidak serta merta hanya tau pasalnya bahwa ketentuan pidana atau larangan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, larangannya apa saja atau kentuan pidanannya apa saja, namun secara komprehensif seluruh larangan dan kentuan pidana wajib dipahami oleh pengawas pemilihan secara mendalam" lanjutnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang akrab disapa Polly itu berharap kepada seluruh Panwas Kecamatan agar setelah pelaksanaan kegiatan ini, ada nilai yang dibawa pulang, materi yang didapati dapat dipraktekan di kecamatan masing-masing.

"Panwas harus percaya diri karena Panwas adalah penegak hukum pemilu, Panwas kecamatan adalah penegak hukum pemilu di tingkat kecamatan. Oleh karena itu bekali diri, lengkapi diri dengan semua peraturan perundang-undangan," katanya tegas.

Mengakhiri arahnya, beliau juga berpesan kepada seluruh Panwas Kecamataan agar dalam proses pengawasan, lakukan pengawasan dengan etika. Bukan sekedar pemahaman tinggi dan kemudian abaikan etika. Karena dengan etika, kita akan disegani dan dihargai. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada Panwas Kecamatan yang wilayahnya belum pernah dikunjungi oleh beliau. Beliau berjanji dan mengupayakan agar secepatnya wilayah tersebut bisa dikunjungi dalam waktu dekat. (DiskominfoSBB)

Dispenbud MTB Siapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) Peserta Ujian

Posted: 17 Apr 2018 05:00 PM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku jelaskan tahapan mempersiapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurut Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Penyelenggara Ujian Akhir Semester (UAS) dan UN Tingkat SMP dan Ujian Sekolah tingkat Sekolah dasar (SD), yang juga selaku Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dispenbud MTB, Herman Yoseph Kelbulan, S.Pd bahwa tahapan DNT cukup panjang, harus bersabar serta perlu ketelitian dalam melengkapi data para siswa mulai dari operator sekolah dan mengirimkannya ke Dispenbud Provinsi Maluku.

"Pertama yang kami lakukan adalah permintaan data 8355, yang di input dari operator sekolah masing-masing. Kemudian data itu akan masuk di Dispenbud lalu terkirim lewat Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) melalui operator Dispenbud Provinsi. Dari situlah akan ditetapkan daftar dominasi sementara untuk peserta ujian nasional," kata Kelbulan.

PPTK menjelaskan lagi bahwa tahapan itu belum berakhir. Setelah ditetapkan daftar dominasi sementara, kemudian data itu akan dikirim kembali ke Para Kepala Sekolah untuk mengecek apakah data tersebut sudah valid atau belum.

"Kepala sekolah akan melihat apakah nama dan tanggal lahir, status siswa sudah benar, lengkap atau masih ada kekurangan. Setelah dinyatakan valid, lalu kami kirim lagi untuk dinyatakan. Setelah itu, kami menyerahkan ke para Kepsek tingkat satuan pendidikan untuk daftar nominasi tetap untuk siap mengikuti ujian," terang ia.

Ujian tingkat SMP dilakukan 2 tahap, yaitu Ujian Berstandar Nasional (USBN) yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 21 April 2018 dan Ujian Nasional (UN) pada tanggal 23 hingga 26 April 2018.

Sebanyak 61 SMP di Kabupaten MTB akan menyelenggarakan ujian dengan jumlah peserta sebanyak 2.623 siswa. Ada 3 sekolah yang melaksanakan UNBK, diantaranya SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel) dengan jumlah 149 siswa, SMP Paulus Saumlaki berjumlah 182 siswa dan SMP Kristen Saumlaki sebanyak 70 siswa. (Eva Bembuain)

Yohana Yembise Nilai Martha Christina Tiahahu Pahlawan Berwawasan Pembangunan

Posted: 17 Apr 2018 04:46 PM PDT

NUSA LAUT, LELEMUKU.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise menilai Martha Christina Tiahahu merupakan sesosok pahlawan perempuan dari Maluku yang dapat dijadikan panutan dan suri tauladan dalam meningkatkan semangat berwawasan pembangunan berkelanjutan.

"Martha Christina Tiahahu merupakan sesosok pahlawan perempuan yang dapat dijadikan panutan dan suri tauladan yang baik, meneruskan perjuangannya di era millenia saat ini kaum perempuan tidak perlu lagi mengangkat senjata, namun dapat dilakukan dalam berbagai hal misalnya berjuang dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya serta kesetaraan dalam pembangunan negeri," pesan Menteri Yohana saat menghadiri acara Perayaan Internasional Women's Day di Pulau Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (10/04).

Menurut Menteri Yohana, Martha Tiahahu adalah tanda kebangkitan seseorang yang ditandai dengan kebangkitan berpikir di dalam dirinya. Hal ini senada dengan paradigma Millennium Development Goals (MDGs) dimana setelah 15 tahun MDGs yang berfokus pada manusia harus direformasi agar lebih komprehensif. Perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) selain melanjutkan MDGs itu sendiri juga menambahkan aspek no one left behind, right based, memastikan pembangunan yang tidak eksploitatif, merawat keseimbangan planet dan perdamaian global.

"Kesamaan keduanya bertujuan agar mampu memecahkan masalah-masalah global seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, ketimpangan gender dan kelestarian lingkungan," jelas dia.

Program SDGs dilaksanakan selama periode 2016-2030, terdiri dari 17 tujuan, meliputi area kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi, permukiman, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, sumber daya alam dan kemitraan global.

"Perempuan, gender, dan anak, serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integrative didalam program ini, khususnya kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya," tutur Menteri Yohana.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini tentu berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, namun juga isu narkoba, trafficking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas dan belum lagi persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana.

"Untuk itu Kementerian PP dan PA pada Tahun Anggaran 2016 menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan Three Ends (3 ends) yang meliputi Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak, Akhiri perdagangan perempuan, dan Akhiri ketidak adilan akses ekonomi terhadap perempuan" ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana melanjutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus membawa perempuan setara dengan laki-laki, juga turut serta mengampanyekan gerakan "HeforShe" sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, ekonomi.

Perayaan Internasional Womens Day kali ini dibalut dengan perayaan dua abad perjuangan Martha Christina Tiahahu yang diselenggarakan di pulau Nusa Laut Ambon, tempat Ina Ata atau Martha Christina Tahahu berasal.

Pulau ini menjadi saksi bisu keberanian seorang perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah asing yang tercatat dalam sejarah sebagai perempuan muda pertama di wilayah Hindia belanda yang bergerak langsung di medan peperangan bersama para laki-laki mengangkat senjata dan melawan penjajah.

Pada tahun 2018 ini menjadi momentum bersejarah perjuangan Ina Ata sebagai peringatan dua abad perjuangannya. Menteri Yohana berharap dengan diselenggarakannya perayaan dua abad ini dapat membawa manfaat didalam meningkatkan upaya pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan cita cita pembangunan nasional. (Albert Batlayeri)